Tidak terasa 1 Juni sudah terlewat dan didalam pikiranku terbayanglah bagaimana para founding father telah membanting tulang dalam berdialektika dan berkompromis dalam pembentukan Fondasi Filosofis kepada landasan ideal bangsa Indonesia, Pancasila. Disini, Dialektika kaum Konservatif, Liberal, Sosialis, Kerakyatan, Moderat, Teologis, Nasionalis, Dll terjadi dan di Pancasila-lah terdapat Sintesa dari berbagai ideologi-ideologi yang ada pada saat itu. Sesuai namanya, muncullah 5 Poin falsafah yang dirumuskan oleh Mohammad Yamin, Drs. Soepomo dan Ir. Soekarno serta disahkan dalam Jakarta Charter dan Rapat PPKI.

Sebelum lebih lanjut marilah kita melihat 5 Landasan Dasar dari sila-sila yang terdapat didalam Pancasila([1]) :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Prinsip Ketuhanan /monotheism)
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Prinsip Kemanusiaan / humanism or internationalism)
3. Persatuan Indonesia (Prinsip Kebangsaan / nationalism)
4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Prinsip Kerakyatan / representative government or democracy)
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Prinsip Keadilan Sosial / social justice)

Ketika kita memperhatikan 5 sila tersebut dengan pemahaman dasar Ideologi-ideologi, kita bisa menemukan bahwa didalam 5 sila tersebut terdapat berbagai hasil dialektika antar ideologi untuk merumuskan berdirinya kelima sila tersebut. Sila pertama ialah hasil kompromisi antara Ideologi Teologis, Konservatif dan Liberal dalam menjamin kebebasan beragama Rakyat Indonesia tanpa pemaksaan maupun penindasan dari penganut Agama tersebut kepada Umat Agama lain maupun sebaliknya. Sila Kedua jelas berkaitan erat dengan prinsip Kebebasan Liberal dan Humanisme Sosialis. Sila ketiga sangatlah berpacu kepada Kelompok Nasionalis. Sila Keempat adalah hasil kompromi antar Ideologi dalam menjamin kebebasan berpendapat dan bersuara Rakyat melalui kepemimpinan seorang Pemimpin yang bijak. Dan terakhir, Sila kelima sangatlah berpacu kepada kelompok Sosialis dan Kerakyatan.([2]) Bahkan kedudukan Pancasila sebagai Falsafah Negara sangat mempengaruhi bentuk dan isi dari UUD 1945 seperti contoh didalam Pasal 29 sangatlah dipengaruhi oleh Sila pertama dari Pancasila. Kemudian Pasal 31 dan 33 sangatlah dipengaruhi oleh Sila ke-2 dan ke-5.([3]) Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sangatlah flexibel dan menjamin kebebasan berpendapat setiap Ideologi dan Individu.

Namun dari kemajuan zaman dan Teknologi, Keegoisan dari Manusia harus mengorbankan Pancasila sebagai sebuah Doktrin Ideologi yang harus ditaati dan sebuah Senjata Eksekutor kebebasan berekspresi oleh rezim-rezim dan budaya tersebut masih kebawa hingga ke zaman sekarang.([4]) Mengutip tulisan dari countrystudies.us :
the Suharto government sought to engage in policies and practices that contributed to stability and development. The 1973 reorganization of political parties–from the nine (plus Golkar) that contested the 1971 elections to two (plus Golkar)–was justified as a step in the direction of Pancasila democracy. Beginning in 1978, a national indoctrination program was undertaken to inculcate Pancasila values in all citizens, especially school children and civil servants. From an abstract statement of national goals, the Pancasila was now used as an instrument of social and political control. To oppose the government was to oppose the Pancasila. To oppose the Pancasila was to oppose the foundation of the state. The effort to force conformity to the government’s interpretation of Pancasila ideological correctness was not without controversy. Two issues in particular persistently tested the limits of the government’s tolerance of alternative or even competitive systems of political thought. The first issue was the position of religion, especially Islam; the second issue was the role of legal opposition in Pancasila democracy.([5])

Dalam hal ini saya harus sepakat dengan Bung Muhammad Agil Zulfikar dalam tulisan Reformasi yang Dikhianati bahwa Perkedilan Pancasila dari Landasan menjadi Doktrin serta alat pemerintah inilah yang sudah menghancurkan nilai kebebasan Pancasila dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa nasib sebuah Organisasi Teologis Radikal bernama HTI berapa Bulan yang lalu harus dibubarkan dengan alasan Anti-Pancasila .([6]) Apabila Pancasila sebagai sebuah landasan yang terbuka, bukankah Pancasila seharusnya juga menjamin kebebasan organisasi tersebut. Bahkan Eksistensi kelompok-kelompok Militan Premanisme atas nama Pancasila maupun Teologis masih ada tetap menjalankan modus Operandi-nya sampai sekarang. Kita bisa melihat bahwa Ironi dari kedudukan Pancasila ialah sebuah tameng dari Pemerintah untuk memberantas mereka-mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah. Meskipun pembubaran HTI disambut dengan euphoria berlebihan, tanpa kita sadari bahwa langkah pemerintah membubarkan HTI bisa jadi langkah selanjutnya pemerintah membubarkan organisasi-organisasi pergerakan seperti GMNI, KAMMI, HMI, PMII, FMN, SMI, LMND, KONTRAS, FPPI, WALHI dan Organisasi pergerakan lainnya.

Saya menganggap inilah peran kita sebagai Kaum Terpelajar dan pemuda-pemudi, untuk mencoba mencari kembali jati diri Pancasila dan memanfaatkan Pancasila berdasarkan landasan Falsafah Indonesia sebagai perjuangan Kaum-kaum Terpelajar dan Kaum Murba maupun Kaum Marhaen untuk melawan Penindasan. Musuh-musuh kita yang mengancam Keadilan kaum Murba dan Marhaen semakin hari semakin kuat. Sudah merupakan sebuah fakta bahwa datangnya PTN-BH sebagai paket Neo-Liberalisme  akan menjadikan PTN layaknya korporasi dalam sebuah Industrial Pendidikan serta SDM yakni Mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi buruh-buruh kasar maupun berkerah Industri-industri konglomerat yang sudah bekerja sama dengan PTN tersebut. Dimanakah tempat Pendidikan yang bebas mencari ilmu dan bebas menentukan Mimpi? Selain itu disisi Agraria, kita tidak bisa melupakan Buruh Tani di Kendeng maupun Yogyakarta yang sampai sekarang masih tetap melakukan perlawanan terhadap korporasi dan pemerintah karena tanah mereka yang terancam. Ataupun Nasib Rakyat Papua yang masih tertindas oleh Opresif Condottieri (Tentara Bayaran) Pemerintah untuk mempertahankan Dominasi PT. Freeport di tanah Papua.  Hiprokitis Pemerintah inilah yang seharusnya dilawan dan disinilah peran Pelajar dan Pemuda-pemudi sebagai Garda Depan Peloporan Rakyat untuk Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah idealisme yang terbuka dan Landasan untuk melawan Neo-Imperalisme yang menindas Ekonomi, Budaya dan Sosial Rakyat Indonesia. Sila ke-1 (Ketuhanan yang Maha Esa) sewajarnya digunakan untuk melindungi hak beragama maupun kepercayaan-kepercayaan dari paksaan, siksaan dan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) sepantasnya digunakan untuk melindungi para buruh tani, buru pabrik serta berbagai elemen rakyat yang tertindas dari cekaman Kapitalisme beserta wataknya. Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) sewajibnya digunakan untuk mengurangi konflik Horizontal serta mempertahankan harmonisasi dan keakraban antar Suku, Ras dan Agama dari provokasi dan propaganda. Sila ke-4 seharusnya menjamin kebebasan berekspresi Mahasiswa mulai dari diskusi, bedah buku hingga Aksi Massa tanpa intervensi Birokrasi Kampus, Ormas dengan berbagai latar serta Pemerintah. Sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia) selayaknya menjadikan semua anak yang ada di Indonesia baik dia anak Borjuis, anak Feodal, anak terpelajar maupun anak Buruh Tani mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 dan Kesehatan yang gratis bagi mereka yang tidak mampu.

Oleh : Wisnu Dharmesa
REFERENSI :
(1) http://www.gimonca.com/sejarah/pancasila.html
(2) Ketetapan MPR no. I/MPR/2003
(3) UUD 1945
(4)(5) William H. Frederick and Robert L. Worden, editors. Indonesia: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1993. http://countrystudies.us/indonesia/86.htm
(6) Muhammad Agil Zulkfikar, MAY 26, 2017. Reformasi Yang Dikhianati. KOMITE PUSAT SGMI. https://panjangumursgmi.wordpress.com/2017/05/26/reformasi-yang-dikhianati/

Advertisements

One thought on “PANCASILA LANDASAN NEGARA YANG TERLUKA ​

  1. Siebenarnya simple bagi mereka yg faham ttg arti ketuhanan tapa melihat apapun agamanya.
    Orang yg bertuhan sudah tentu budi pekertinya pasti mulia,dan baik.baik sesama manusia, alam serta binatang.(terkandung sila 1&2)’
    Untuk mencapai persatuan bangsa yg kuat perluditanamkan rasa humanism yg tinggi.
    Untuk menjadi bangsa yg adil dan sejahtera tergantung dari kebijakan yg dibuat para anggauta dewan.
    Itulah pancasila yg dijadikan prilaku hidup berbangsa bernegara.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s