Oleh : Novada Purwadi

 

  1. Pendahuluan

Tulisan ini sebenarnya adalah sebuah esai sekaligus pembacaan pribadi atas mengapa gerakan buruh seakan terpisah dengan gerakan dalam sektor lainnya, walaupun memang sebenarnya masing-masing sekalipun juga seringkali terpisah satu sama lain, hanya bertemu di dalam aliansi-aliansi strategis yang bersifat momentual sesuai dengan momentum yang akan dihadapi oleh para pihak yang bertemu di dalam aliansi strategis momentual tersebut. Sebagai contohnya adalah gerakan buruh dan gerakan mahasiswa seringkali hanya bertemu di dalam May Day dimana buruh melakukan selebrasi atas kemenangan yang pernah terjadi pada 1 Mei 1886 yang diperingati sebagai hari gerakan buruh sedunia dan mahasiswa melakukan solidaritas terhadap gerakan buruh dengan menghadiri maupun membantu pelaksanaan May Day tersebut untuk membuktikan komitmennya dalam berjuang bersama gerakan di sektor lain atau dalam bahasa mahasiswa, melakukan revolusi bersama proletariat.

Pada dasarnya, rata-rata gerakan sektoral jarang sekali bergerak secara multisektoral baik dalam sektor-sektor yang terintegrasi (semisal adanya integrasi sektor perburuhan dengan ekologi, seperti pembangunan rumah murah dan ekologis bagi buruh atau aliansi gerakan ekologi dan perburuhan dalam melawan sebuah perusahaan yang menindas dari segi ekonomi sekaligus menyumbang polutan dan merusak ekologi secara berlebihan) maupun adanya perjanjian aliansi dimana gerakan multisektor yang siap untuk membantu sektor yang lain ketika sektor tersebut sedang mengalami kesulitan dan sebaliknya. Seringkali sektor-sektor tertentu hanya bergerak dalam sebuah sektor tertentu, seperti mahasiswa yang berada di sektor pendidikan tinggi, aktivis lingkungan yang berada di sektor ekologi dan tata ruang, serikat buruh yang berada di sektor perburuhan dan sebagainya. Yang terjadi biasanya adalah solidaritas-solidaritas yakni seperti mahasiswa yang muncul ketika sektor perburuhan sedang mengalami masalah, namun hanya menghadirkan dirinya dalam permasalahan-permasalahan yang dirasa besar ataupun dalam momentum-momentum tertentu, bukan untuk melakukan advokasi dan day-to-day operation dalam pelaksanaan pengorganisiran dan advokasi perburuhan.

Bahkan kadangkala ada gerakan-gerakan yang menolak untuk mendatangi sektor lainnya dengan alasan bahwa kepentingannya berbeda, kelasnya berbeda maupun kebutuhannya berbeda atau secara pragmatis tidak ada gunanya berjejaring dengan gerakan tersebut. Pengalaman pribadi penulis ketika berdiskusi dengan salah satu dokter muda yang melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut hak dokter muda untuk mendapatkan penghasilan yang sama dengan UMR, dokter muda tersebut tidak melihat ada relevansinya untuk melakukan aliansi dengan sektor perburuhan, dianggapnya tidak memiliki kemampuan politis, akademis maupun kepentingannya berada di bawah kepentingan demonstrasi para dokter muda tersebut. Sayangnya, justru hemat penulis, dokter muda inilah yang sama sekali tidak memiliki kemampuan analisis politis dan akademis yang mumpuni dalam melihat situasi politik maupun situasi advokasi yang dijalankan oleh para dokter muda tersebut.

Secara gamblang, ini merupakan sebuah gambaran yang benar-benar kuat mengenai adanya keterpisahan antara sektor perburuhan maupun sektor lainnya, bahkan di dalam gerakan buruh itu sendiri, dengan isu yang kurang lebih sama, dalam subsektor-subsektor tertentu juga mengalami keterpisahan dengan subsektor-subsektor lainnya. Katakanlah dalam buruh kerah putih atau buruh yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mental, biasanya cenderung tidak mau bergabung atau disamakan dengan buruh yang mengerjakan pekerjaan material. Ataupun buruh yang sama-sama mengerjakan pekerjaan mental atau material, buruh yang statusnya berbeda seperti outsourcing dengan buruh tetap, outsourcing dengan buruh kontrak, buruh tetap dengan buruh kontrak serta buruh perusahaan dengan pekerja rumahan, seringkali tidak ada integrasi diantara gerakan-gerakan tersebut.

Pengalaman pribadi penulis pada tahun 2013, dimana MWPRI (Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia) menolak untuk mengikuti May Day 2013 dengan alasan kepentingan pekerja rumahan tidak diuntungkan di dalam mengikuti May Day 2013 tersebut. Padahal menurut penulis, May Day memang hanya sebuah momentum belaka, guna mengikuti May Day adalah menjalin hubungan dengan gerakan dalam subsektor maupun sektor lainnya demi mempermudah advokasi kedepan maupun membangun gerakan multisubsektor maupun gerakan multisektoral di masa depannya.

Makadari itu menurut hemat penulis, perlu adanya analisis komprehensif mengenai mengapa adanya keterpisahan dari gerakan multisubsektor maupun multisektoral tersebut, padahal seharusnya gerakan dengan sudut pandang multisubsektor maupun multisektoral bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan lebih holistik.

 

  1. Analisis Filosofis

Secara filosofis adalah karena adanya keterpisahan dalam beberapa hal yaitu :

  1. Sudut pandang pemikiran

Sudut pandang pemikiran dari gerakan multisektoral biasanya berbeda. Mereka biasanya memakai sudut pandang monodisipliner dimana monodisipliner dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan satu permasalahan di dalam sektor tertentu karena lebih fokus dan tiap pelakunya memahami dengan baik permasalahan di dalam sektor tersebut karena memahami secara langsung realitas maupun metode-metode penyelesaiannya. Namun tentunya muncul permasalahan dimana sudut pandang monodisipliner tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan secara holistik[1] karena tidak memiliki sekop penelitian maupun potensi penelitian yang meluas seperti pendekatan multidisipliner, interdisipliner maupun transdisipliner. Contohnya adalah dalam melihat permasalahan dampak sosial eksploitatif kapitalisme dalam sebuah kampung tertentu, sektor perburuhan akan melihat melalui sudut pandang kesejahteraan buruh yang ada, sektor agraria melihat sudut pandang kesejahteraan petani maupun sengketa tanah yang ada, sektor ekologi melihat sudut pandang pencemaran dan tata ruang (seperti gentrifikasi, pengalihfungsian grid dan sebagainya) dan lain-lainnya. Padahal sebenarnya ketika sektor-sektor tersebut menganalisis bersama sebuah permasalahan yang ada tersebut tentunya akan memberikan pembacaan atas permasalahan yang lebih komprehensif dan holistik. Sehingga akan memberikan solusi yang mampu untuk lebih menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut.

Namun pertanyaannya adalah mengapa tidak terjadi analisis multisektoral tersebut? Bahkan kadangkala di dalam sebuah sektor tertentu, dalam sebuah kasus tertentu, muncul gerakan-gerakan subsektor yang berkontradiksi satu sama lain, yakni seperti gerakan buruh kerah putih dan buruh kerah biru yang berkontradiksi satu sama lain dalam sebuah kasus, atau bahkan gerakan di dalam subsektor yang sama namun berkontradiksi dengan gerakan di dalam subsektor yang sama tersebut, seperti dalam beberapa kasus, dalam pengalaman penulis, seperti dalam kasus PT. Indonesian Tobacco dimana terjadi kontradiksi antara SPSI dengan SPBI dalam penyelesaian kasus dan advokasinya.

Jawaban menurut hemat penulis adalah secara metode penelitian, seringkali sudut pandang yang dipakai adalah menggunakan monodisipliner. Karena penelitian monodisipliner dianggap lebih mudah, lebih mendetail dan tidak perlu menghadapi orang-orang yang berbeda sektor dan dianggap sok tahu mengenai realitas dari sektor tersebut dan terkadang, penelitian monodisipliner dianggap lebih stabil dalam menyelesaikan permasalahan tertentu karena tidak perlu menghadapi permasalahan ego disipliner maupun ego sektoral dalam menyelesaikan masalah. Selain itupun juga terkadang secara psikologis juga masing-masing sektor memiliki ego dimana sektor yang lain dipandang lebih rendah baik secara materi ataupun tingkat pendidikan untuk memahami permasalahan di sektornya, bahkan kadangkala ada yang merasa tidak ada sektor lain yang mampu memahami permasalahan di sektornya namun anggota sektor tersebut mampu untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan sektor lainnya. Biasanya permasalahan kesombongan ini menjangkiti sektor yang diisi oleh pekerja mental/terdidik dan diisi oleh kelas menengah keatas.

Faktor-faktor di atas memberikan sudut pandang pemikiran yang terpisah diantara gerakan buruh dengan gerakan lainnya. Segala faktor di atas tentu dapat dimulai oleh gerakan buruh atau gerakan lain terlebih dahulu, sehingga tidak selalu dimulai oleh sektor tertentu terlebih dahulu.

 

  1. Faktor Isu

Gerakan buruh memang membawa isu yang lebih meluas dibandingkan gerakan lainnya. Namun biasanya gerakan di sektor lain bukanlah gerakan yang anggotanya mengalami isu tersebut. Seperti gerakan mahasiswa yang biasanya diisi oleh anak-anak orang yang mampu secara ekonomi sehingga bisa berkuliah sekaligus mampu untuk berempati dengan permasalahan yang ada di dalam sektor mahasiswa itu sendiri. Namun permasalahannya dengan isu yang tidak mengena di sektor lainnya serta ditambah dengan pendekatan monodisiplineristik semakin membuat isu-isu perburuhan dan masa depan gerakan multisektoral dan multisubsektoral semakin meredup.

Bahwasanya hampir setiap gerakan sektoral memiliki egonya sendiri, penelitian monodisiplineristik hanya akan meningkatkan ego tersebut. Selain itu juga hanya akan mengunci isu yang ada pada suatu sektor tertentu hanya bisa diterima oleh sektor tersebut. Seperti pada halnya isu UMR, tentunya bagi kalangan pekerja kerah putih yang berada di atas UMR isu tersebut tidak relevan bagi mereka. Atau bagi mahasiswa ataupun bagi gerakan lingkungan, jika hanya bersifat monodisiplineristik tentunya tidak akan relevan bagi mereka. Namun dibutuhkan adanya pendekatan multidisiplineristik, seperti dengan UMR yang cukup maka pekerja kerah biru mampu untuk menghindari barang-barang non-ekologis, membangun rumah yang lebih bernilai ekologis dan menggunakan perabotan maupun kendaraan yang lebih ramah lingkungan, ataupun mampu juga untuk berkonsentrasi dalam permasalahan ekologis lainnya. Sama halnya dengan gerakan mahasiswa, seperti UMR juga berkaitan dengan kemampuan orang tua mahasiswa yang memiliki pekerjaan sebagai buruh, dengan adanya pendapatan yang lebih tinggi dan wajar bagi kalangan buruh, semakin mampu untuk membiayai kuliah mahasiswa tersebut. Sehingga adanya integrasi gerakan multisektoral juga harus diimbangi  dengan isu yang bersifat multisektoral dan sudut pandang pemikiran yang bersifat multisektoral juga.

 

 

  1. Analisis Psikologis

Secara psikologis hal ini terjadi karena :

  1. Ketiadaan Empati

Ketiadaan empati dari masyarakat sektor tertentu yang tidak memiliki urusan yang sama dengan gerakan sektor lainnya tentunya sangat berpengaruh pada keadaan gerakan suatu sektor dan masa depan gerakan multisektoral. Ketiadaan empati ini lahir akibat individuasi dari masing-masing sektor masyarakat yang memang sengaja diindividuasi sesuai dengan kepentingan ideologi dominan (dalam ranah ini kapitalisme). Ada dua teori yang bisa menjelaskan individuasi, yang pertama adalah teori Harvey mengenai kultur urbanisme baru (new urbanism) dimana masyarakat diindividuasi melalui ruang dan tanda sehingga mereka memiliki ruang dan tanda tersendiri yang semakin dijauhkan dari satu dan yang lainnya[2]. Simpelnya adalah ketika masyarakat sektor perburuhan yang memiliki ekonomi menengah kebawah tinggal di rumah kos-kos perburuhan, mahasiswa yang tinggal di kos-kos mahasiswa dimana lebih layak daripada sektor perburuhan, atau aktivis lingkungan yang memiliki rumah sendiri atau tinggal di kos-kos mahasiswa yang lebih layak daripada sektor perburuhan memiliki tanda-tanda ruang tersendiri yang membentuk kelas sosialnya.

Akhirnya kelas sosial ini menimbulkan isu politik dan kepentingan tersendiri yang terkadang terhirearki satu sama lainnya, seperti isu lingkungan dan mahasiswa yang dicap lebih elit daripada isu perburuhan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya cara-cara advokasinya relatif mirip dan membutuhkan strategi dan taktik yang mirip untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif, namun kesadaran kelas sosialnya sudah berbeda satu sama lain bagi sebagian anggota gerakan sektoral tersebut.

Selain itu juga menurut Fromm, dalam masyarakat kapitalisme sekarang memang sengaja dilakukan individuasi serta hirearki nilai dan tanda[3]. Menurut hemat penulis, individuasi manusia serta hirearki nilai dan tanda digunakan untuk mempermudah segmentasi konsumsi sekaligus mengurangi ekses-ekses yang terjadi karena adanya “ketidakpuasan” atas produk  maupun sistem produksi kapitalisme. Namun dampak selanjutnya adalah ketika terjadi segmentasi nilai dan produk serta sistem produksi ini, ketidakpuasan atas kapitalisme dijadikan pula segmentasi persektor yang sebisa mungkin tidak terintegrasi satu sama lainnya untuk mempermudah mengurangi efeknya. Dengan memecah belah sektor satu sama lainnya akan mempermudah untuk memecah belah perlawanan atas ketidakpuasan tersebut.

Selain itu juga, hirearki nilai tersebut ditanamkan atas barang-barang dan tanda-tanda yang dikonsumsi oleh masyarakat yang merasa tidak puas atas sektor tertentu. Semisal aktivis mahasiswa dan aktivis lingkungan yang mengkonsumsi tanda dan barang borjuis tentunya akan memiliki kesadaran yang berbeda dengan sektor perburuhan dan pertanian yang mengkonsumsi tanda dan barang proletariat. Sudut pandang pemikirannyapun berbeda karena adanya nilai yang ditanamkan atas konsumsi tanda dan barang tersebut, jika anda mengkonsumsi dan sengaja menggunakan tanda dan barang tersebut maka anda harus bersikap sesuai orang yang mengkonsumsi tanda dan barang tersebut. Argumentasi ini dapat dipertahankan melalui dua teori yaitu konsumsi yang ditonjolkan (conspicuous consumption) milik Veblen dimana Veblen menyatakan bahwa memang benar, konsumsi tanda dan barang tertentu memiliki relevansi dengan perilaku dan status sosial tertentu[4], dengan contoh bahwa ketika anda mengkonsumsi barang mahal seperti makanan mahal dan memiliki tanda-tanda kelas atas seperti baju mahal maka anda akan dipandang sebagai orang dengan kelas yang mahal pula, argumentasi ini juga mengikutsertakan teori milik Debord yaitu adanya keterikatan antara barang konsumsi dengan kesadaran manusia yang mengkonsumsinya[5] dimana barang konsumsi tersebut juga mampu untuk mempengaruhi kesadaran manusia yang mengkonsumsinya melalui hasrat-hasrat yang mendasarinya. Simpelnya adalah ketika seseorang memiliki hasrat untuk naik ataupun turun kelas, atau sebaliknya, memiliki hasrat untuk mengkonsumsi sesuatu, maka ia harus berperilaku sesuai dengan kelas tersebut atau selayaknya orang yang mengkonsumsi barang konsumsi tersebut.

Sama halnya dengan isu-isu politik tertentu, yang memang memiliki tanda yang dikonsumsi oleh para aktivis di sektor tersebut. Akhirnya isu-isu tersebut menjadi sebuah kacamata (spectacle) bagi orang-orang yang merasa dirinya berkesadaran monolitik pada isu-isu tersebut.

Menurut penulis, solusinya adalah empati dimana seseorang dengan sektor, pola konsumsi dan kelas tertentu berusaha untuk berempati dengan sektor, pola konsumsi dan kelas lainnya dimana syarat utamanya adalah sadar bahwasanya mereka juga memiliki permasalahan yang juga menjangkiti sektor mereka sendiri. Bahwasanya menurut Arendt, syarat utama untuk sebuah tindakan yang efektif dan efisien serta bebas adalah memaafkan (forgiveness)[6]. Memaafkan disini bukanlah memaafkan dosa-dosa seseorang yang pernah dilakukan (walaupun ini merupakan tindakan positif juga), tetapi lebih pada memaafkan kondisi-kondisi yang terjadi pada sektor lainnya sehingga mampu untuk melepaskan prasangka-prasangka yang justru membuat empati itu tidak akan terjadi. Sebagaimana propaganda media yang selalu menyebutkan adanya buruh memiliki motor ninja, aktivis lingkungan masih banyak yang merokok dan mahasiswa suka melakukan kerusuhan ketika berdemonstrasi, untuk melakukan investigasi mengenai fakta-fakta berikut yang mampu untuk menghilangkan prasangka atas anomali-anomali tersebut (anomali tersebut memang ada, walaupun tidak selalu terjadi namun seringkali dilebih-lebihkan oleh media propaganda subtil dengan keberpihakan kapitalistik) maka diperlukan adanya pemaafan terlebih dahulu, pembersihan atas prasangka-prasangka lalu melakukan investigasi dengan kepala dingin dan mencari permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga muncul perasaan empatik, entah karena merasa senasib atau merasa kasihan ataupun alasan positif lainnya (bagi penulis, keduanya sama-sama berharga sama, berujung pada tindakan yang positif) maka prasyarat gerakan multisektoral akan terlaksana.

 

  1. Kurangnya Pengetahuan

Dalam memahami permasalahan lintas sektor, biasanya ada anggota sektor tertentu yang kurang dalam memahami permasalahan yang ada di sektor lain dan cenderung merasa bahwa permasalahan sektornya merupakan permasalahan utama yang mampu untuk memberikan efek domino jika diselesaikan maka permasalahan lain akan juga selesai. Perilaku sombong yang demikian, justru memperlihatkan bahwasanya ia tidak memiliki pengetahuan apapun tentang sektornya sendiri ataupun sektor lainnya karena permasalahan dalam masyarakat sekarang ini merupakan permasalahan yang integratif dan perlu dilihat secara holistik dan kausalistik. Bahwasanya setiap masalah publik di suatu sektor yang ada, selalu memunculkan koherensi dan korespondensi dalam permasalahan yang ada di sektor lainnya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya ego sektoral sering muncul, semisal ada yang mengatakan bahwasanya permasalahan di dunia ini adalah masalah hukum, jika hukum diselesaikan maka permasalahan yang lain juga akan selesai. Jika permasalahan arsitektur diselesaikan, maka permasalahan lain juga akan selesai dan sebagainya. Hal demikian merupakan omong kosong belaka yang penulis rasa tidak perlu diperhatikan karena bukti-bukti empirikal maupun filosofikal tidak menunjukkan demikian. Kapitalisme merupakan sebuah sistem yang integratif, semisal adanya permasalahan dalam sektor pendidikan seperti mahalnya biaya kuliah dan sebagainya juga disebabkan oleh permasalahan hukum yang tidak pro kesejahteraan masyarakat, oleh ideologi politik yang developmentalis, oleh gentrifikasi dalam pembangunan gedung-gedung dan fasilitas kampus, dan lain-lainnya.

Dalam ranah hukum juga dikenal asas ubi societas, ibi ius yang artinya adalah dimana ada masyarakat, ada hukum. Namun prasyaratnya adalah ada masyarakat terlebih dahulu yang membentuk hukum ini, sedangkan permasalahan di masyarakat juga berkaitan dengan segala lini dan sektor dalam masyarakat seperti permasalahan arsitektur, permasalahan politik, permasalahan ekonomi dan sebagainya. Jika pelaku advokasi maupun pengorganisasian merasa permasalahan sektornya adalah permasalahan yang paling utama dan akar dari segala permasalahan, maka ia tidak sadar bahwasanya permasalahan yang ia sebut akar sebenarnya berasal dari permasalahan-permasalahan lain yang ia anggap sebagai cabang dari akar tersebut.

Maka, orang dengan sudut pandang ego sektoral, biasanya menghindari kajian inter-trans-multidisipliner dikarenakan adanya perasaan bahwasanya segala permasalahan dapat diselesaikan dengan cara pandang monolitiknya yang sebenarnya tidak holistik sama sekali dalam pembacaan masalah, apalagi dalam merumuskan solusi yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara benar-benar tuntas. Bahkan merekapun tidak memahami mengenai permasalahan, data dan fakta yang ada di sektor lain ketika berusaha menyelesaikan permasalahan di sektor lain menggunakan sudut pandang monodisiplinernya, maupun permasalahannya sendiri serta sebab musababnya. Anasir-anasir yang muncul selain dari sudut pandangnya akan diabaikan karena dianggap tidak relevan atas ego disiplin ilmunya walaupun bisa jadi sebenarnya sebab utamanya berasal dari anasir tersebut.

Akhirnya muncul permasalahan-permasalahan baru akibat ego sektoral ini, selain permasalahan yang berada dalam riset maupun advokasi, ego sektoral bisa menjadi sebuah kesadaran kolektif (collective consciousness) serta perasaan in-group pada sektor dan sudut pandang keilmuan tertentu. Ini akan sangat menghalangi penyelesaian permasalahan yang ada secara tuntas.

Solusinya adalah masing-masing sektor berusaha untuk memahami fakta, data, interpresi, interpretasi, ontologi, aksiologi serta epistemologi yang berada dalam sektor lainnya sebisa mungkin dengan sudut pandang autoetnologik maupun interpretif dalam interaksi antar-sektor maupun berusaha secara pribadi mempelajari hal-hal yang terjadi di sektor lain tersebut dan mempraktekannya dalam riset dan advokasi inter-trans-multidisipliner[7].

 

  1. Penutup

Bahwasanya ini hanya merupakan refleksi penulis semata atas pengalaman-pengalaman dan penelusuran pribadi penulis dalam gerakan sosial, mengenai fakta-fakta di lapangan yang dialami oleh orang lain dan berbeda dengan penulis, bisa jadi memiliki sudut pandang yang berbeda, baik memiliki irisan di beberapa hal maupun sepenuhnya berkontradiksi dengan pengalaman penulis.

[1] Tsetse, Responding to Pollution Problems : Conceptual Analysis of Disciplinary Approaches, United Nations Children’s Fund, Sudan Country Office, hlm.3

[2] Harvey, Right to the City, hlm.9

[3] Fromm, The Art of Loving, hlm.83-85

[4] Veblen, The Theory of the Leisure Class, hlm.34

[5] Debord, Society of the Spectacle, hlm.16-19

[6] Arendt, On Forgiveness, hlm.3

[7] Interdisipliner, transdisipliner dan multidisipliner adalah cara riset non-monodisipliner dan masing-masing memiliki sudut pandang dan cara penggabungan disiplin yang berbeda satu sama lainnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s